Tanya Jawab akuntansi sektor publik
|
1. Dalam rangka menangani Covid-19 pemerintah
mengeluarkan PERPPU No.1 tahun 2020. Perppu tersebut berisikan Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.
Jika anda sebagai pelaku ekonomi, menemukan Perppu yang dibuat tidak sesuai
dengan undang-undang yang berlaku dan berdampak negatif bagi usaha anda dan
seluruh pelaku ekonomi. Upaya apa yang bisa anda lakukan agar Perppu tersebut
dapat dipertimbangkan kembali untuk tidak diterapkan, Jelaskan! Jawab: Menurut saya, apa yang sudah dibuat pemerintah kita sebagai rakyat harus menjalankan apa yang sudah dibuat pemerintah, karena apa yang dibuat pemerintah pasti untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jika hal tersebut berdampak negative bagi usaha saya, saya rasa tidak saya saja yang merasakan dampak negatifnya, namun COVID-19 ini berdampak bagi seluruh dunia. Apabila saya ingin mengkritik pemerintah, saya harus menggunakan cara yang bijak menggunakan saluran yang sudah disediakan pemerintah. Apabila hal tersebut berdampak negatif bagi ekonomi secara keseluruhan, pastinya saya tidak sendiri dan banyak orang yang sepemikiran dengan saya, yang kemungkinan golongan-golongan tersebut akan menyampaikan kritik nya secara bersama-sama dan saya akan ikut terlibat mengkritik secara bersama-sama dengan mereka agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali keputusannya. 2. Jika anda adalah penentu kebijakan dalam pemerintahaan, menurut anda apakah sistem anggaran Medium Term Budgeting Framework (MTBF) dapat diterapkan untuk pemerintah saat ini, berikan alasannya! Jawab: |
|
|
Sebelum membahas lebih jauh, mari
kita ketahui terlebih dahulu apa itu sistem anggaran Medium Term Budgeting
Framework (MTBF). MTBF adalah sistem anggaran yang memberikan tanggung jawab
lebih besar kepada departemen atau lembaga untuk penetapan alokasi dan
penggunaan anggaran. Namun secara sederhana, MTBF dapat diartikan sebagai
rencana anggaran jangka menengah. Menurut saya sistem anggaran ini sangat
efektif untuk dilakukan apabila departemen atau lembaga benar-benar membuat
anggaran nya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang dijadikan
prioritas. Jadi efektif atau tidaknya penggunaan sistem anggaran ini kembali lagi kepada departemen atau lembaga itu sendiri, jika mereka membuat rencana anggaran secara tepat guna tentu saja sistem anggaran ini sangat lah tepat untuk digunakan. Terkait kata “pemerintah saat ini” agak rancuh, Apakah yang dimaksud saat masa covid ini ataukah pada saat periode pemerintahan sekarang ini? Untuk masa COVID-19 seperti sekarang ini saya setuju penggunaan sistem anggaran MTBF ini, alasannya adalah COVID-19 adalah masa darurat dan setiap daerah punya tingkat kasus yang berbeda, sehingga yang tahu adalah daerah itu sendiri mengenai berapa anggaran yang dibutuhkan. Namun jika berbicara kondisi biasa, saya kurang setuju penggunaan MTBF ini karena sistem ini hanya mengutamakan jangka menengah, sehingga ditakutkan jika sebuah departemen atau lembaga sudah punya visi jangka panjang yang ingin dicapai, maka penggunaan sistem anggaran ini membuat departemen atau lembaga tersebut lebih sulit mencapai visinya karena MTBF hanya berbicara mengenai jangka menengah. 3.
Terdapat beberapa pendakatan dalam
teknik penganggaran publik yaitu pendekatan fungsional, pendekatan
pengambilan keputusan, pendekatan psikologi/motivasi, serta pendekatan
lingkungan berkesinambungan. Coba saudara telaah, apakah penganggaran publik
saat ini sudah menerapkan keempat teknik tersebut, jelaskan! Jawab: Sebelum membahas lebih jauh, mari kita telaah satu per satu teknik penganggaran public tersebut. a. Pendekatan fungsional,
mengutamakan fungsi dari adanya anggaran itu sendiri. b. pendekatan pengambilan keputusan,
menjadikan adanya tarik ulur antara prosedur penganggaran dengan pengambilan
keputusan yang dipengaruhi politis c. pendekatan psikologis, teknik penganggaran
dengan memperhatikan psikologis daerah atau departemen yang ada d. pendekatan lingkungan
berkesinambungan, teknik penganggaran dengan tetap memperhatikan
keberlangsungan hidup lingkungan disekitarnya. Lalu, Apakah penganggaran publik saat ini sudah menerapkan keempat teknik tersebut? Menurut saya belum, terutama pendekatan lingkungan berkesinambungan. Terkadang manusia lupa bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa alam sementara alam bisa ada tanpa manusia, tapi keserakahan membuat manusia lupa akan alam sekitarnya. Pendekatan yang paling sering digunakan dari keempat teknik penganggaran yang ada adalah pendekatan pengambilan keputusan, siapa yang berkuasa maka dialah yang berhak mengambil keputusan yang terkadang menjadikan tarik ulur antara prosedur anggaran dengan berbagai disiplin ilmu ekonomi, politik dsb. Sementara untuk pendekatan fungsional dan psikologis saya rasa sebagian teknik ini digunakan dalam teknik pendekatan penganggaran.
|
|
|
Jawab: a. Tahap-tahap pelaporan keuangan sektor publik: Pada dasarnya tahap-tahap pelaporan keuangan sector public sama saja dengan laporan keuangan perusahaan pada biasanya, yang membedakan hanya lah terdapat laporan rencana dan realisasi anggaran. Siklus akuntansi laporan keuangan sector public: “transaksi” (bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, bukti memorial) – “buku jurnal” (buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, buku jurnal umum) – “buku besar” (berisi akun-akun yang digunakan) dan dilakukan double entry dengan menggunakan “buku pembantu” – “jurnal penyesuaian” – “laporan keuangan” (laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas) b. pada tahap manakah double entry diterapkan? Double entry diterapkan pada tahap pencatatan transaksi keuangan dan saya rasa untuk sekelas sektor publik pastilah menggunakan double entry. Double entry diartikan sebagai debit dan kredit, sedangkan single entry hanya digunakan pada usaha sederhana dan hanya menggunakan satu akun saja yaitu kas. Contoh double entry: Direktorat Jenderal Pajak membeli satu buah mobil (BMN) seharga Rp 300.000.000,-, maka pencatatan nya adalah sebagai berikut: Debit kredit Mobil 300.000.000
Kas
300.000.000 Jadi pembelian mobil tersebut selain digunakan akun “kas” pada kredit yang artinya terdapat pengeluaran kas sebesar Rp 300.000.000,- juga dibuatkan akun “mobil” seharga Rp 300.000.000,-
|
|
|
|
Posting Komentar untuk "Tanya jawab akuntansi sektor publik"